UU NO 4

bahwa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber

daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah

yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial, maka perlu pengaturan mengenai

penyelenggaraan informasi geospasial, Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek

keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi

suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,

atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam

sistem koordinat tertentu, Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat

IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema

tertentu yang dibuat mengacu pada IGD, Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang

ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan

sebagai kerangka acuan posisi untuk IG.

IG diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. keterpaduan;

c. keterbukaan;

d. kemutakhiran;

e. keakuratan;

f. kemanfaatan; dan

g. demokratis

Jenis IG terdiri atas:

a. IGD; dan

b. IGT.

IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a. jaring kontrol geodesi; dan

b. peta dasar

Jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a meliputi:

a. JKHN;

b. JKVN; dan

c. JKGN.

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

terdiri atas:

a. garis pantai;

b. hipsografi;

c. perairan;

d. nama rupabumi;

e. batas wilayah

f. transportasi dan utilitas;

g. bangunan dan fasilitas umum; dan

h. penutup lahan.

Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a diselenggarakan pada skala 1:1.000.000,

1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000,

1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000.

Peta Lingkungan Pantai Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan pada

skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000.

Peta Lingkungan Laut Nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan pada skala

1:500.000, 1:250.000, dan 1:50.000.

IG yang berjenis IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a hanya diselenggarakan oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Badan yang disebut Badan Informasi

Geospasial sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei

dan Pemetaan Nasional sesuai dengan amanat Undang-

Undang ini.

Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan:

a. pengumpulan DG;

b. pengolahan DG dan IG;

c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;

d. penyebarluasan DG dan IG; dan

e. penggunaan IG